Jurnalisme Tipu Daya – Media yang Terpenjara

– Me and Bobby McGee (Kris Kristofferson)

Jurnalisme Tipu Daya – Media yang Terpenjara – Banyak individu mencari kebebasan. Sebagian dari semua berhasil mendapatkannya, sebagian lagi masih mencari, dan sisanya hanya berdiri dan melihat apakah benar kebebasan itu nyata keberadaannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan? Dapat melakukan setiap hal tanpa khawatir, dapat berteriak di jalanan mengungkapkan kebencian, dapat seenaknya menyalakan lilin di malam hari tanpa peduli efeknya, berteriak ‘Cinta NKRI’ tapi masih mengkotak-kotakkan kelompok tertentu, atau tidak peduli dengan sekeliling dan fokus pada diri sendiri?

Baca Juga: Bagaimana Seharusnya Kita Belajar Dari Kebijakan Multikulturalisme di Kanada?

Saat setiap kata dalam tulisan ini diuntaikan, penulis pun masih belum sepenuhnya konkrit memutuskan apa makna dari kebebasan, namun lagu Me and Bobby Mcgee memberikan secercah cahaya mengenai apa itu kebebasan. Ternyata, kebebasan adalah situasi di mana tidak ada lagi yang bisa hilang dari insan atau dengan kata lain saya menggunakan istilah “ikhlas”.

Berbicara mengenai kebebasan, siapa yang paling menginginkan kebebasan? Manusia, hewan, kumpulan manusia dalam kelompok jurnalisme, pecinta demokrasi, atau para tahanan yang dikurung dalam penjara, semuanya mendambakan kebebasan.

Jurnalisme dan Kebebasan

Semua ingin kebebasan, dalam hal memilih jalan hidup atau pun memilih jodoh. Namun mari singgah sejenak membahas kebebasan yang diinginkan oleh kelompok jurnalisme. Mereka berteriak mengenai kebebasan pers, khususnya di Indonesia, di mana kebebasan mereka pernah dibelenggu pada saat pemerintahan Orde Lama khususnya menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno dan juga sepanjang era Orde Baru.

Begitu ironis mereka berteriak mengenai kebebasan pers saat itu. Dan apa yang terjadi saat ini? Tipu daya jurnalisme! Fakta yang ditutupi dan framing berita untuk kepentingan politik tertentu entah pemilik yang berada di belakang atau pun donor terbesar yang menyokong kehidupan kelompok jurnalisme (selanjutnya disebut media).

Baca Juga: Efektivitas Penjara Sebagai Tempat ‘Terhukum’ dan Masalah-Masalahnya di Indonesia – Bagian I

Mengapa ironis? Bayangkan saja, mereka berkoar-koar tentang kebebasan namun ditekan oleh kepentingan politik yang ada di belakangnya! Sambil Anda membayangkan hal tersebut, kemudian coba ingat stasiun ‘TV Merah’, ‘TV Biru’, ‘TV Penunjuk Mata Angin’ atau pun ‘TV dari Mars’.

Setelah mengingat-ingat tiga stasiun televisi tersebut, lalu luangkanlah waktu sejenak untuk melihat sendiri bagaimana berita yang disajikan di-framing sesuai dengan kepentingan politik yang duduk di belakangnya.

Mari kembali ke jaman Orde Baru di mana TV Nasional menjadi alat propaganda pemerintah, media massa disortir dengan memilah mana yang layak terbit dan mana yang tidak. Apa tujuannya? Kepentingan politis pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sebagai pengantar, coba bandingkan bagaimana pembawaan headline Peristiwa Lapindo oleh ‘Tivi Biru’ dan ‘Tivi Merah’.

Berkaca dari Media Amerika Serikat

Mengapa Amerika Serikat? Atas dasar pertimbangan banyaknya pecinta budaya barat di Indonesia seiring dengan hilangnya kearifan lokal masyarakat dan die hard-fans demokrasi liberal maka di sini AS, yang menobatkan dirinya sebagai bapak kebebasan media, dijadikan sebagai tolak ukur pembanding media di Indonesia.

Selain itu fenomena fake news yang kini booming di Amerika Serikat menjadi alasan tambahan mengapa tipu daya jurnalisme perlu diungkapkan.

Belum lama pemilu presiden AS berakhir, dan Donald Trump pun terpilih menjadi presiden AS ke-45. Istilah fake news menjadi tren di setiap media sosial bahkan beberapa stasiun televisi menjadi pelaku penyebaran berita palsu (fakta yang dibumbui “MSG”).

Mengapa fakta tersebut dibumbui micin atau “MSG”? Sama seperti yang terjadi di Indonesia, demi kepentingan politis kelompok tertentu. Dalam membagi media di Amerika Serikat perlu dilihat dua sisi media mainstream, yaitu liberal dan konservatif.

Baca Juga: Mengenal Sistem Bargaining Justice, Aplikasi Pada Tindak Kejahatan Penipuan: Apa dan Bagaimana?

Pasca kemenangan Trump, media mulai membangun kondisi yang seharusnya ditakuti oleh masyarakat di mana akan terjadi perilaku non-humanis terhadap beberapa kelompok dan menciptakan ketakutan di dalam masyarakat demi mengarahkan pemikiran negatif terhadap presiden terpilih. Dalam studi yang dilakukan Harvard Study, mayoritas media mainstream di AS memuat berita negatif tentang sang presiden.

Berkaca dari negara yang menobatkan dirinya (banyak pihak di Indonesia menganggap AS) sebagai the father of democracy atau pun tempat di mana kebebasan ditemukan, dapat diambil hipotesa awal di mana media tidak sepenuhnya bebas dan berorientasi untuk membebaskan rakyat dari tirani kekuasaan.

Terbang Kembali Ke Indonesia

Mendarat kembali ke Republik Indonesia di mana demokrasi telah berubah seiring perkembangan jaman, dari Demokrasi Pasca Kemerdekaan menuju Demokrasi Parlementer, kemudian menjadi Demokrasi Terpimpin dilanjutkan dengan Demokrasi Pancasila hingga saat ini menjadi Demokrasi ‘Kerja, Kerja, Kerja’.

Banyak terdapat perubahan di mana pengaruh barat begitu besar dalam pemikiran masyarakat, mulai dari perilaku individualis hingga perubahan orientasi seksual dan anggapan “itu kan pilihan pribadi, jadi tidak perlu ikut campur”. Di sinilah kearifan lokal mulai menghilang di mana sebagai sesama warga timur wajib untuk memberikan saran atau masukan kepada individu lain, tidak bersikap acuh terhadap orang lain.

Selama 19 tahun reformasi berjalan, media kini sudah bebas dari belenggu dan sel yang memenjarakan kemampuannya untuk melakukan ‘manuver u-turn‘ dan ‘manuver 90 derajat’. Apakah mereka kini benar-benar telah berubah?

Secara kasat mata, perubahannya memang tidak bisa diragukan namun sosok yang bersandar di balik media masih tetap sama, yaitu politikus. Hingga kini pertanyaan yang harus dikaji dan harus dijawab adalah kebebasan seperti apa yang diinginkan media atau pers?

Bahkan mereka sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari pasungan kelompok pemilik kepentingan sehingga tega mengorbankan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan pembebasan utama media.

Baca Juga: Sebuah Kritik: Pendekatan Epistemologi ala Barat

Situasi yang serupa turut hadir pada perkembangan media di mana kerentanan untuk acuh sehingga berita HOAX menjadi sangat mudah diterima oleh masyarakat tanpa melihat dari mana sumbernya. Kurangnya sikap kritis terhadap berita yang beredar pun menjadi pemicu masalah.

Bila diumpamakan, hal tersebut sama saja dengan ‘menelan ayam mentah yang baru dipotong’ sehingga muncul situasi berbahaya dalam diri sendiri dan pihak lainnya. Bagi masyarakat, sangat penting untuk tidak secara gamblang menerima berita yang masuk tanpa melakukan cek dan ricek apakah benar berita itu nyata berdasarkan fakta atau just another fake news.

Sebelumnya saya menyebut Pemilu di AS, apa hubungannya dengan Indonesia? Pilpres dan Pilkada yang telah berlalu menjadi kacamata di mana jurnalisme tipu daya dibangun. Momentum Pilpres dimanfaatkan oleh ‘TV Biru’ dan ‘TV Merah’ untuk saling menjatuhkan lawan politiknya.

Pada akhirnya, TV Merah melakukan blunder dengan mengeluarkan hasil quick count yang hasilnya melebihi 100%. Begitu pun yang terjadi di Pilkada, khususnya Pilkada DKI silam, di mana framing media begitu kental mendorong pemirsa untuk memilih kandidat yang didukung partai politik yang merupakan mitra media bersangkutan.

Hal tersebut ditunjukkan oleh ‘TV Penunjuk Mata Angin’ dan ‘TV Biru’ yang mendapatkan julukan ‘TV Tipu’ akibat pemberitaan yang membumbui fakta dengan “MSG”. Di sisi lain, ‘TV dari Mars’ tanpa henti-hentinya terus mengumandangkan mars partai pagi, siang dan malam.

Jadi, di manakah kebebasan itu? Selama masih mempertahankan rating, kelompok kepentingan, dan legitimasi politis, media tidak akan pernah bisa bebas seberapa pun kekuatan mereka untuk meminta kebebasan. Jangan menuntut kebebasan namun bebaskanlah dirimu sendiri terlebih dahulu dari pemenjaraan yang kamu ciptakan!

Daftar Pustaka

1. “Outrageous Harvard Study: 80% of Trump Coverage Was Negative During First 100 Days.” Fox News. Accessed May 27, 2017. http://insider.foxnews.com/2017/05/19/harvard-study-80-percent-trump-coverage-was-negative-during-first-hundred-days.
2. Anonymous

Gambar: 
- Mediaeducationcentre.eu
- Askideas
- Boston cbs
- Atjeh Press

Gabung LINE@