Nasionalisme Sang Menteri: Susi Pudjiastuti

Disclaimer

Payung Merah adalah media yang menyediakan bacaan dan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Nasionalisme Sang Menteri: Susi Pudjiastuti – Selalu menarik melihat sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mewujudkan visi Nawacita Presiden Joko Widodo. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, Ibu Susi sejauh ini memberikan progress yang cukup baik untuk sektor perikanan di Indonesia.

Selain gaya nyentriknya yang khas sebagai seorang Menteri, tak jarang beliau menjadi media darling para pemburu berita. Di samping itu, karena gaya nyentriknya, beliau sering dihujat netizen maupun tokoh politik.

Adapun contoh hujatan yang muncul yakni sindiran Fahri Hamzah tentang tattoo beliau dan sindiran dari anggota Komnas HAM Natalius Pigai yang menyebutnya sebagai ‘orang bodoh’, misalnya, menjadi bumbu penyedap dari sepak terjang Menteri Susi.

Ini adalah kali pertama saya mengulas kiprah Susi Pudjiastuti sebagai Menteri, setelah sebelumnya mengulas kiprah Ahok, Ridwan Kamil, dan Dedi Mulyadi. Sangat menarik mengikuti kinerja Susi, dan saya menemukan ide untuk mengulas kebijakan beliau lewat kacamata Flo Frank dengan konsep Community Development (1999).

Kinerja Susi Pudjiastuti Sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan

Sebagai administrator, Menteri Susi sudah melakukan banyak terobosan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi ada satu terobosan beliau yang sempat gaduh di media sosial, yakni pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015.

Alasannya, cantrang bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik horizontal antar-nelayan. Selain itu, dikhawatirkan ikan di laut bisa habis.

Saya tidak akan membahas pelarangan cantrang ini secara teknis, seperti mengapa cantrang dilarang dan nelayan dihimbau untuk menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Saya melihatnya dari perspektif community, dalam hal ini nelayan. Dalam perspektif public administration, seorang administrator, selain berfokus pada manusia, juga harus berfokus pada ekologi, lingkungan dan ekosistem (dalam hal ini ekosistem laut).

Di era open government, seorang administrator yang berwenang dituntut untuk transformatif dan fleksibel. Lahirnya new public management (NPM) yang digagas berangkat dari pelayanan yang kaku dan dinamis karena pelayanannya yang lama, boros, selalu rugi, berkualitas rendah, serta miskin inovasi dan kreativitas.

Lalu jika kita melihat dari tujuan penggunaan cantrang agar bisa sekaligus mendapatkan ikan yang banyak dan prosesnya yang cepat dalam menangkap ikan, konsep NPM ini sangat pas. Sesuai yang digagas oleh Hughes dalam bukunya, New Public Management (1998: 52–53).

Namun sayangnya, cita-cita NPM untuk merevolusi pelayanan publik seperti efektivitas sektor privat tidak berlaku bagi sektor perikanan dan untuk kelangsungan ekosistem laut.

Apalagi dalam ilmu pemerintahan, mengejar cara-cara fleksibel tidak melulu sebagai solusi praktis dan strategis, kecuali reformasi birokrasi, terutama menyangkut sumber daya alam maupun komunitas. Maka, kacamata Flo Frank dalam bukunya The Community Development, a Tool to Build Community Capacity (1999) menawarkan solusi yang maha komprehensif dalam menjaga ekosistem laut maupun pemberdayaan nelayan.

Lewat konsep community development, keputusan untuk melarang penggunaan cantrang oleh Menteri Susi (mungkin) sudah tepat. Frank dalam bukunya menawarkan sebuah paradigma baru untuk menyeimbangkan pelaku ekonomi dan keberlangsungan alam.

Frank menyadari, revolusi industri yang mengutamakan efisiensi produksi dalam memanfaatkan alam akan menjadi cambuk yang sangat keras bagi keberlangsungan alam di masa depan.

Dapat dipahami bahwa cantrang, walaupun bisa mendapatkan ikan dengan jumlah besar sekalipun, apabila hingga merusak ekosistem laut akan sia-sia saja.

Peledakan kapal pencuri ikan sebagai deterrent effect mulai membuahkan hasil dengan peningkatan di kuartal I 2016; hasil perikanan tangkap mencapai 1,4 juta ton (sementara perikanan budidaya mencapai 3,8 juta ton). Belum lagi beragam ukuran ikan yang lebih besar mulai sering diperoleh nelayan.

Untuk mengeksekusi rencana peningkatan kualitas hidup komunitas (dalam hal ini nelayan), pemegang kebijakan harus mengingatkan komunitas akan terjadinya perubahan. Membuat komunitas sadar perubahan akan terjadi dan mungkin akan membuat stres (1999: 26).

Hal ini yang menjadi tantangan di era sekarang, apalagi visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim menambah porsi kerja Menteri Susi untuk memberdayakan nelayan.

Dalam sebuah komunitas terdapat beragam macam karakteristik perilaku yang akan bersinggungan sesuai keinginan masing-masing nelayan. Dampak dari karakteristik tersebut akan menjadi hambatan untuk mengambil langkah pertama dalam menciptakan minat komunitas untuk memenuhi perubahan pengelolaan tangkapan ikan (1999: 28).

Dengan rekam jejak Menteri Susi sebagai pengusaha bermental baja dalam membangun bisnis dari nol, saya pikir beliau tidak akan gentar dengan tantangan yang dihadapi apabila mengacu pada konsep Frank.

Karena, biar bagaimanapun, rekam jejak tidak akan memanipulasi karakter pejabat publik saat ini dan bisa terlihat dari hasil kerjanya yang penuh dedikasi.

Dalam bukunya, Frank mengakui bahwa konsepnya membutuhkan proses lebih lama dan perlu strategi jitu untuk menyelesaikannya. Dalam menjaga keseimbangan alam dengan pemberdayaan manusia maka akuntabilitas dari pemegang kebijakan sangat diperlukan (1999: 64). Selain itu, sudah tentu ada pengusaha yang tidak senang (juga) dengan pelarangan alat tangkap cantrang.

Menteri Susi pasti menyadari, untuk bersusah payah mencapai visi Presiden Jokowi, perlu meluangkan waktu mengembangkan rencana yang efektif antara keseimbangan proses pemberdayaan dengan pengelolaan perubahan yang humanis. Selamat berinovasi, Bu Susi! Saatnya nelayan kita bangkit!

Daftar Pustaka

Diterbitkan pada Geotimes: http://geotimes.co.id/nasionalisme-menteri-susi-pudjiastuti/ pada 20 mei 2017.
Hughes, O. E. (1998). Public management and administration: an introduction. New York, NY: St. Martins Press.
Frank, F. (1999 ). The Community Development, a Tool to Build Community Capacity. Canada: Minister of Public Works and Government Services Canada.